e-Procurement Kawal Pengadaan Bebas Korupsi

09 November 2011 18:32 (SUMBER LKPP)

JAKARTA – Bersatu Mengawal Pengadaan Bebas Korupsi, merupakan tema yang diusung dalam Pertemuan Koordinasi  Ke- 7 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional tahun 2011. Dengan menggunakan pengadaaan secara elektronik (e-procurement), peluang untuk kontak langsung antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa yang  berpotensi untuk tindakan korupsi dapat diminimalisir, proses dapat berjalan lebih transparan, adil, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Acara yang akan diselenggarakan di Bali pada 21-23 November 2011 ini rencananya akan dihadiri oleh Kepala LKPP, jajaran Eselon I dan II LKPP, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Wakil Menteri PAN & Reformasi Birokrasi, Gubernur Bali, Walikota dan Bupati seluruh Bali, serta perwakilan LPSE Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Institusi dari seluruh wilayah Indonesia.

Pertemuan Koordinasi LPSE ini bertujuan menyatukan visi dalam rangka peyelenggaraan pengadaan yang bebas korupsi, mengkoordinasikan kesiapan LPSE dalam menyongsong kewajiban e-procurement di tahun anggaran 2012 sebagai amanat Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 131. Hingga minggu awal November tahun 2011 jumlah LPSE di seluruh Indonesia mencapai 289 LPSE.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP) merupakan lahan subur terjadinya korupsi. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sekitar 80% kasus yang mereka tangani merupakan kasus dalam PB/JP. Salah satu upaya untuk mencegah korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam pasal 111 Perpres no 54 tahun 2010 mengatur pembentukan LPSE untuk memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan PB/JP.

Untuk tahun ini, sedikitnya 23.409 paket dengan total pagu lebih dari 50 Triliun berhasil dilelang menggunakan layanan E-Procurement. Dengan jumlah penyedia yang terdaftar hingga saat ini sebanyak 175.380 pelaku usaha di seluruh Indonesia. Efisiensi anggaran negara yang dihasilkan pada tahun ini sekitar 4 Triliiun atau sekitar 12%. Efisiensi ini mencerminkan tingkat perencanaan yang baik dan realistis.