Pengadaan Barang/Jasa Butuh Justifikasi LKPP

JAKARTA-Pendapat dan rekomendasi  dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sangatlah dibutuhkan oleh Kementerian dalam proses tender.  Direktur Jenderal  Aplikasi Telematika Kementerian Informatika Ashwin Sasongko mengungkapkan, besarnya resiko sengketa antara kontraktor dan pejabat pembuat komitmen (PPK)  dalam tender menjadi alasan adanya kebutuhan rekomendasi dan justifikasi tersebut.

“Justifikasi  teknis dan legal sangat dibutuhkan”, tegas Ashwin saat  ditemui dalam wawancara evaluasi pelayanan Hukum LKPP di gedung Kominfo Medan Merdeka Barat, Rabu (28/9).

Ashwin menambahkan  tanpa justifikasi atau perlindungan dari LKPP, minat untuk menjadi PPK akan semakin menciut. Tidak sebandingnya besaran resiko dan penghargaan yang didapat menjadi momok utama. Misalnya dengan honor yang hanya beberapa ratus ribu perbulan namun ancaman tuntutan ganti rugi  dapat mencapai ratusan juta rupiah.

“Saya harus memastikan bahwa seluruh staf saya bekerja dengan nyaman agar hasil kerjanya dapat optimal”, kata Ashwin.

Menurut Ashwin,  pelayanan bantuan Hukum mempunyai dua karakteristik tersendiri . Pertama, karena tidak direncanakan terlebih dahulu, sengketa dalam tender dapat muncul secara tak terduga.  Akibatnya bantuan hukum sering dibutuhkan secara tak terduga .

Kedua,  bantuan hukum harus diberikan dalam waktu cepat.  Keputusan secara cepat diperlukan dalam proses tender pemerintah. Hal ini terkait terbatasnya waktu dan besarnya denda sekaligus kepastian hukum  dan status pekerjaan.

Tidak cukup itu, Ashwin menekankan pentingnya klarifikasi pascapemberian penjelasan secara tertulis oleh LKPP.  Pertemuan antara Kementerian/Lembaga/Daerah/institusi (K/L/D/I) bersama LKPP diperlukan guna mencari penjelasan lebih detil untuk penyelesaian setiap masalah.  “Seringkali penjelasan tertulis saja belum cukup”, ujar Ashwin.

Hingga kuartal ke empat tahun 2011, tercatat LKPP telah mengeluarkan 91 pendapat dan rekomendasi  kepada K/L/D/I terkait permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP). Melonjak dari  62 pendapat/rekomendasi pada 2010 dan 27 pendapat/rekomendasi di 2009 .

Permasalahan PB/JP seringkali terkait dengan permasalahan kontrak, sengketa kontrak, sengketa audit dan persaingan usaha. Pemberian Pendapat/Rekomendasi sejalan dengan  Peraturan Presiden No 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.  Pada  pasal 22 ayat c disebutkan, LKPP dapat memberikan bantuan, nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan. (Ggh)