LKPP Sosialisasikan Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

JAKARTA, 10 Agustus 2011- Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukkan Langsung Kendaraan Pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan perwakilan penyedia kendaraan bermotor/Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) pada tanggal 27 Mei 2011, hari ini Rabu 10/8 LKPP menyelenggarakan sosialisasi penunjukkan langsung kendaraan pemerintah kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/instansi.

Penunjukan langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 38 huruf e dan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 tentang pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus pemerintah.

Pengadaan Kendaraan untuk Pemerintah telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui Portal Pengadaan Nasional (INAPROC) yang dapat diakses melalui website LKPP www.lkpp.go.id dan atau melalui http://inaproc.lkpp.go.id/inaproc atau website masing-masing penyedia barang/jasa.

Sedangkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah itu sendiri merupakan kontrak payung antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah (ATPM). Surat ini bertujuan sebagai pedoman dan aturan bagi K/L/D/I dalam melakukan penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah. Dalam SPK juga memuat spesifikasi dan acuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) agar pengadaan kendaraan pemerintah sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan.

Perjanjian kerjasama penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah berlaku 1 tahun, yaitu sampai 31 Desember 2011. Sedangkan kesepakatan harga antara LKPP dengan penyedia (ATPM/Dealer dan Subdealer) berlaku selama satu bulan dan menjadi harga acuan di INAPROC.

Harga perkiraan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan acuan HPS dengan memperhatikan Peraturan Daerah mengenai tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di daerah masing-masing serta ongkos kirim. Selanjutnya Unit Layanan pengadaan (ULP) melakukan survey untuk negosiasi harga.

Penunjukan langsung kendaraan pemerintah dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan fitur Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terbaru versi 3.2.4.

Saat ini ada 9 merk dengan berbagai tipe kendaraan yang telah bekerja sama dengan LKPP, antara lain Suzuki, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Ford, Mazda, KIA, Nissan, dan Isuzu. [Ayi]