E-Procurement Dukung Konsep NKRI

MAGETAN – Implementasi e-procurement atau pengadaan secara elektronik  menguatkan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP).

“Dengan implementasi e-Procurement, kini NKRI bukan sekedar menjadi wacana”, tegas Kepala LKPP, Agus Rahardjo dalam sambutannya saat peluncuran/ launching LPSE Kabupaten Magetan di Ruang Ki Mageti, Kantor Bupati Magetan, Jawa Timur.

Agus menambahkan, dalam kajian Bank Dunia, meski  Indonesia berbentuk negara kesatuan (NKRI), namun untuk mengikuti pelelangan lintas provinsi, pengusaha  masih mengalami kesulitan. Dengan adanya e-proc, maka kendala jarak dan waktu tersebut bisa diatasi.

“Dengan adanya e-proc, pengusaha dari Magetan bisa mengikuti lelang di Bandung atau Jakarta. Bahkan ada pengusaha dari Sukaharjo menang tender di Kepulauan Mentawai”, ujar Agus.

Semakin terbukanya sekat jarak dan waktu ini, maka terbuka pula kesempatan yang lebih luas agar dunia usaha dalam negeri dapat berkembang.

Senada dengan Agus, Bupati Magetan, Sumantri, berharap dengan terbentuknya LPSE ini masalah yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah akan teratasi.

“Kami berharap dengan LPSE maka persoalan seperti KKN tidak lagi terjadi, justru efisiensi dan efektifitas anggaran menjadi meningkat, serta membuka kesempatan usaha secara adil” kata Sumantri.

Sejak 2010, Kabupaten Magetan  telah merintis berdirinya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan telah mulai  sejak 25 April 2011. Unit Layanan Pengadaan (ULP)  bahkan mulai terbentuk pada tahun 2008. Hal ini sesuai amanat Perpres no. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dimana di tahun 2012 PB/JP harus melalui e-procurement. (Ayi)