LKPP Memberikan Bantuan Kesaksian Ahli

LKPP 23 Juni 2011 15:07

 

MEDAN—Sebagai bentuk pelayanan kepada stakeholder, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum memberikan kesaksian ahli di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah pada sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pada sidang Tipikor yang berlangsung tanggal 22 Juni 2011 di Pengadilan Negeri Medan ini, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Setya Budi Arijanta diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi ahli di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah berkaitan dengan perkara korupsi yang menimpa mantan bupati Nias Binahati Benedictus Baeha.

Hal ini sesuai dengan fungsi LKPP yaitu memberikan bimbingan teknis, advokasi, dan bantuan hukum. Tujuannya agar semua pihak yang terlibat di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah mendapatkan edukasi pengenai prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang benar, termasuk juga aparat peradilan yang sering menangani perkara korupsi di bidang pengadaan.

“Semua pengadaan yang dilakukan sebelum 6 Agustus 2010 harus tunduk pada Keppres No.80 tahun 2003, sedangkan setelah itu tunduk pada Perpres No.54 tahun 2010” ujar Setya Budi Arijanta yang juga merupakan tim penyusun Keppres No.80 tahun 2003 dalam keterangannya. Kasus-kasus korupsi di bidang pengadaan yang akhir-akhir ini banyak disidangkan umumnya merupakan penyelewengan dari Keppres No.80 tahun 2003, karena  itu pelayanan pemberian kesaksian ahli sangat dibutuhkan.

Kedepannya diharapkan akan lahir saksi-saksi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya yang mampu memberikan keterangan ahli baik di Tipikor, kejaksaan, pengadilan, kepolisian dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.[gvd]