LKPP Selenggarakan MOT Tahun 2011

21 Juni 2011 17:22

JAKARTA—Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Direktorat Bina Pelatihan Kompetensi mengadakan Lokakarya Pelatihan Pengelola Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2011.

Pelatihan yang diadakan di Hotel Oasis Amir Jakarta pada tanggal 20 – 22 Juni 2011 ini dibuka oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Bima Haria Wibisana dan diikuti kurang lebih 50 peserta dari berbagai pengelola lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah seluruh Indonesia.

Pelatihan bagi lembaga pelatihan atau yang sering disebut managers of training (MOT) ini diadakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia  pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan pola-pola pelatihan yang berkembang pesat saat ini. Tujuannya agar peserta dapat merencanakan, melaksanakan,  mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelatihan. Selain itu diharapkan agar adanya peningkatan wawasan bagi peserta dalam membuat dan memasarkan pelatihan yang mendorong adanya usulan akreditasi bagi peserta yang lembaga pelatihannya belum terakreditasi.

Materi yang didapatkan peserta selama tiga hari mengikuti pelatihan ini meliputi pengantar diklat, mempersiapkan pelatihan, mengelola pelatihan, evaluasi pelatihan, dan laporan pelatihan dari berbagai narasumber yang berkecimpung di bidang pengadaan barang/jasa maupun pelatihan. Selain itu juga dilakukan sosialisasi tentang kebijakan akreditasi dan software pelatihan. Software berbasis web ini berguna sebagai media komunikasi antara LKPP dengan lembaga-lembaga pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah yang ada.

Saat ini LKPP telah mengakreditasi sebanyak 17 lembaga pelatihan, di tahun ini sebanyak 15 lembaga sedang dalam proses akreditasi. “Harapannya agar lembaga pelatihan yang belum melakukan akreditasi dapat segera mengusulkan proses akreditasi” ujar Bima Haria Wibisana dalam sambutannya.

Pada akhirnya dengan mengadakan proses pelatihan yang baik akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik pula. Hal ini akan berimbas pada pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel  demi kesejahteraan bangsa.[gvd]