Penunjukan Langsung Untuk Obat-Obatan ?

Penunjukan langsung untuk pengadaan obat/bahan obat/alat kesehatan yang bernilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hanya dapat dilakukan bagi pengadaan dan distribusi bahan obat/obat/alat kesehatan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan, dengan tidak mengabaikan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Perpres No.54 Tahun 2010. Untuk pengadaan dan distribusi bahan obat/obat/alat kesehatan di luar ketetapan Menteri Kesehatan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010. Penunjukan Langsung dimaksud dapat dilakukan kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang berstatus non kecil meskipun untuk paket yang bernilai sampai Rp.2.500.000.000,00 (pasal 100).
Apabila Obat Generik Berlogo dan Obat ASKES termasuk dalam daftar harga yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.03.01/Menkes/146/I/2010 tentang Harga Obat Generik, maka pengadaannya dapat dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung. Penunjukan langsung dilakukan terhadap Pabrik Obat dan atau Pedagang Besar Farmasi dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang diperuntukkan bagi Pemerintah, Rumah Sakit, Apotik dan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya;

Namun bilamana dalam paket pengadaan tersebut terdapat jenis obat generik berlogo dan obat ASKES yang tidak termasuk dalam daftar harga yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan, maka pengadaannya harus dilakukan sesuai dengan metoda pemilihan penyedia barang yang diatur dalam Pasal 36 Perpres No.54 Tahun 2010. Paket pengadaan obat tersebut harus dipecah menjadi 2 (dua) paket, yaitu paket untuk obat yang pengadaannya melalaui penunjukan langsung dan paket lainnya untuk obat yang harus dilakukan melalui pelelangan. Pemecahan paket tersebut tidak dilarang sepanjang tidak dimaksudkan untuk menghindari pelelangan bagi pengadaan barang yang harus dilakukan dengan pelelangan umum.
Pelelangan obat dan bahan habis pakai lainnya dapat dilakukan dengan cara kontrak harga satuan dengan sistem pengiriman perbulan/triwulan (bila memungkinkan) atau waktu lainnya sesuai dengan kebutuhan, sehingga proses pembayaran dilakukan sesuai dengan volume pekerjaan/barang yang diserahkan. Dengan cara demikian Saudara tidak perlu memecah paket, namun lebih efisien karena pengiriman dan penggunaan barang bisa dilakukan sesuai kebutuhan.