Pengadaan Kendaraan Bermotor

Berikut ini adalah pertanyaan saya kepada Kasubdit Advokasi Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, mengenai Pengadaan Kendaraan bermotor. Dimana saya selaku panitia yang dalam tahap belajar tentunya ingin kejelasan Perihal Pasal 38 Perpres 54 2010.

Saya harapkan jawaban berikut ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman panitia khususnya di Kabupaten Pangkep, tanya jawab seputar pengadaan sebisa mungkin akan saya publikasikan melalui web ini.

Adapun pertanyaan saya :

Kami punya pengadaan kendaraan dinas bermotor roda 2  Apakah kami bisa menggunakan cara penunjukan langsung mengingat harga sudah dipublikasikan secara luas?

Jawaban :

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pasal 38 Perpres 54/2010 hanya dapat dilakukan kepada dealer yang menggunakan harga GSO, bukan semua dealer kendaraan bermotor. Harga pembelian kendaraan dinas tersebut mengacu kepada harga yang diterbitkan oleh ATPM untuk jangka waktu tertentu, yang publikasinya akan dikoordinasikan oleh LKPP.  Harga per unit kendaraan bermotor mengacu kepada Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahunnya.
Penunjukan kepada dealer resmi belum dapat dilakukan pada saat ini karena e catalogue untuk pengadaan kendaraan bermotor tersebut belum diumumkan melalui portal pengadaan nasional. Untuk itu pengadaan kenderaan bermotor masih mengacu kepada pasal 36 ayat 1 Perpres 54/2010, yang pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum. Pelelangan dilakukan dengan mengkompetisikan beberapa main dealer (bukan dealer biasa) yang dapat menjual dengan harga GSO, meskipun nilai pekerjaan tersebut diperuntukkan bagi usaha kecil. Panitia/PPK mendefinisikan spesifikasi teknis tipe tersebut dengan rinci tanpa mengarah ke satu merk. Anda dapat mengundang beberapa main dealer untuk memasukkan penawaran dengan harga GSO, dan untuk mendapatkan info untuk penyusunan HPS. Harga GSO sudah merupakan harga OTR termasuk keuntungan dealer, tapi tidak memperhitungkan Bea Balik Nama.
E catalogue diupayakan akan dipublish dalam portal pengadaan nasional pada bulan April 2011. Harga GSO akan dipublish di portal pengadaan nasional pada bulan April 2011. Setelah harga GSO tersebut diterbitkan, maka pengadaan kendaraan bermotor dapat mengikuti ketentuan pasal 38 ayat 5.
Harga kenderaan operasional dan peruntukan eselon I harus mengacu kepada nilai tertinggi yang ditetapkan Permenkeu dalam Standard Biaya Umum.
Proses penunjukan langsung untuk kendaraan hanya diperkenankan jika sudah ada harga GSO yang diterbitkan pemerintah bukan dan penyedia. Jadi bukan hanya harga GSO yang diterbitkan oleh Penyedia. Hingga saat ini harga GSO untuk pengadaan kendaraan belum diterbitkan oleh LKPP, sehingga tidak dapat dilakukan penunjukan langsung. Jika instansi Saudara hendak melakukan pengadaan kendaraan sebelum harga GSO diterbitkan, maka harus dilakukan dengan proses pelelangan umum.

Meskipun demikian kami sarankan pengadaan kendaraan bermotor pada instansi pemerintah menunggu ketentuan lebih lanjut mengenai proses penunjukan langsung kendaraan bermotor oleh LKPP.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, silahkan kunjungi : http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/index.php?mod=browseP
Demikiandisampaikan
Wasalam

Nurlisa Arfani
Kasubdit Advokasi
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP