Perpres 54: Upaya Hilangkan Multitafsir

(Sumber LKPP)

JAKARTA–Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 54 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mengakhiri multitafsir yang terdapat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

Perpres Nomor 54 yang berlaku sejak ditandatangani pada 6 Agustus 2010 tersebut diharapkan dapat menjamin terwujudnya proses pengadaan yang transparan, efektif, dan efisien. Dengan berlakunya aturan baru tersebut, selain mengakhiri multitafsir dalam Keppres Nomor 80, efisiensi belanja negara diharapkan dapat tercapai.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasubdit Barang dan Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), Gusmelinda Rahmi dalam diskusi saat menerima kunjungan rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, ke LKPP, Selasa (22/3/2011).

Dengan digantinya Keppres Nomor 80, menurut Linda, nantinya proses pengadaan akan menjadi lebih baik, selain memperbaiki tata cara pengadaan, serta mempercepat penyerapan dan tetap bisa dipertanggungjawabkan.

“Yang paling penting adalah kita berusaha menghilangkan multitafsir dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Dalam sejumlah kasus, misalnya, kadang-kadang kita menafsirkannya A, pemeriksa menafsirkannya B, nanti polisi menafsirkan lain lagi. Jadinya tidak jelas,” kata Linda mencontohkan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, selaku ketua rombongan, Wagirin Arman mengatakan, kunjungan tersebut bermaksud supaya DPRD Deli Serdang lebih memahami peraturan-peraturan tentang pengadaan, terutama Perpres Nomor 54 yang menggantikan Kepres Nomor 80 Tahun 2003.

“Kunjungan kami ke LKPP juga bermaksud memohon penjelasan tentang Perpres Nomor 54 Tahun 2010, supaya ada satu persepsi tentang perpres ini, dan supaya fungsi dan berikut tanggungjawab kami tidak menyimpang dari aturan main,” kata Wagirin. Sejauh ini, menurut Wagirin, terdapat banyak persepsi atau penafsiran terhadap peraturan antara satu sama lain, sehingga terdapat pemahaman yang berbeda tentang peraturan yang sama.

Selain Linda, Kepala Bagian Hukum R. Ari Widianto dan Kasubdit Bimbingan Teknis LKPP Yulianto Prihandoyo juga hadir memberikan penjelasan, masukan, dan apresiasi terhadap sejumlah pertanyaan dari rombongan.

Saat yang sama, Linda juga menjelaskan ihwal munculnya pemaknaan yang berbeda antara Perpres Nomor 54 dan Permendagri Nomor 13 dan PP Nomor 58. Namun demikian, hal tersebut sudah dijembatani dengan ditandatanganinya Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 027/824/SJ dan I/KA/LKPP/03/2011 antara Mendagri Gamawan Fauzi dan Kepala LKPP Agus Rahardjo yang berisi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Surat edaran yang ditandatangani pada 16 Maret lalu itu diharapkan juga dapat mengakhiri multitafsir terhadap peraturan pengadaan selama ini. “Mudah-mudahan tidak ada lagi perbedaan pendapat,” harap Linda.[]