Prabowo: Perpres Hadang Jeratan Utang

(Sumber: LKPP)

JAKARTA–Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo mengatakan, salah satu tujuan dari Perpres 54 adalah memberikan kesempatan kepada instansi pelaksana proyek pinjaman luar negeri untuk memutuskan dan memilih paket pinjaman yang ditawarkan.
Berdasarkan Perpres tersebut, hibah dan pinjaman dari donor untuk pengadaan sebisa mungkin menggunakan regulasi pengadaan nasional.  Apabila tidak memungkinkan, donor dan instansi bisa duduk bersama membuat kesepakatan guna menghindari ketimpangan perlakuan yang mungkin terjadi. Agus Prabowo mengatakan hal itu saat menerima kunjungan dan konsultasi utusan Kedutaan Besar Republik Austria ke LKPP, Rabu (22/3/11).

Dalam Perpres 54 terdapat perbedaan mendasar dibanding pendahulunya, Keppres 80 tahun 2003. Menyusul lahirnya Paris Declaration dan Jakarta Commitment, ditegaskan bahwa pinjaman ataupun hibah menggunakan peraturan pengadaan nasional. “Jadi, tujuan regulasi yang baru adalah memberikan kesempatan kepada executing agency untuk memutuskan dan memilih, atau mendiskusikan lebih lanjut, apakah mereka harus menerima loan sekaligus produknya, atau hanya loan tapi produknya kita adakan sendiri,” ungkap Prabowo.

Tanpa perubahan regulasi, menurut Prabowo, akan banyak pinjaman-pinjaman yang justru merugikan masyarakat Indonesia. Setiap pinjaman harus bermanfaat dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jika memungkinkan pinjaman harus menggunakan regulasi nasional dan membeli produk-produk nasional, karena pada akhirnya masyarakat Indonesia yang akan membayarnya.
“Tanpa perubahan di regulasi yang baru, jebakan pinjaman akan terus terjadi. Uang dari negara tertentu, untuk beli produk tertentu tetapi pembayarannya dilakukan oleh rakyat Indonesia. Dari sisi ini kami melihat ketimpangan itu,” tegasnya.
Sejauh ini LKPP belum dilibatkan secara penuh dalam pembahasan proyek pinjaman luar negeri oleh instansi terkait. Dikatakan Prabowo, ke depan dia siap memandu instansi pelaksana bagaimana cara mengambil proyek pinjaman luar negeri. “Oke, kita menerima produk Anda, tapi harganya harus lebih rendah dari harga pasar, kalau tidak kita akan mengambil loanya saja,” kata Prabowo mencotohkan.
Seksi Komersial Kedubes Austria, Hermann Ortner, menghawatirkan regulasi yang baru justru membuat realisasi proyek berjalan lambat. “Ini adalah regulasi yang baik. Namun kami sedikit khawatir dengan prosedur yang kompleks memungkinkan realisasi berjalan lambat. Harapannya, dengan kebijakan implementasi yang cepat, kedua belah pihak akan sangat bahagia.” Ia berharap ke depan proses bertukar informasi antardua pihak terkait peraturan yang baru dapat berjalan dengan baik.
“Bagi kita ini menjadi penting, bahwa partner countries dapat menghasilkan keputusan yang baik. Namun jika ada keraguan dalam kerja sama, lebih baik kita mendapatkan informasi secepat mungkin, sehingga para kontraktor di negara kami tidak merasa kebingungan dan dapat memaksimalkan sumber dayanya ke tempat lain,” pungkas Hermann.[]