e-Procurement Kawal Pengadaan Bebas Korupsi

09 November 2011 18:32 (SUMBER LKPP)

JAKARTA – Bersatu Mengawal Pengadaan Bebas Korupsi, merupakan tema yang diusung dalam Pertemuan Koordinasi  Ke- 7 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional tahun 2011. Dengan menggunakan pengadaaan secara elektronik (e-procurement), peluang untuk kontak langsung antara panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa yang  berpotensi untuk tindakan korupsi dapat diminimalisir, proses dapat berjalan lebih transparan, adil, serta lebih menghemat waktu dan biaya.

Acara yang akan diselenggarakan di Bali pada 21-23 November 2011 ini rencananya akan dihadiri oleh Kepala LKPP, jajaran Eselon I dan II LKPP, Deputi Bidang Pencegahan KPK, Wakil Menteri PAN & Reformasi Birokrasi, Gubernur Bali, Walikota dan Bupati seluruh Bali, serta perwakilan LPSE Kementerian/ Lembaga/ Daerah/Institusi dari seluruh wilayah Indonesia.

Pertemuan Koordinasi LPSE ini bertujuan menyatukan visi dalam rangka peyelenggaraan pengadaan yang bebas korupsi, mengkoordinasikan kesiapan LPSE dalam menyongsong kewajiban e-procurement di tahun anggaran 2012 sebagai amanat Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 131. Hingga minggu awal November tahun 2011 jumlah LPSE di seluruh Indonesia mencapai 289 LPSE.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP) merupakan lahan subur terjadinya korupsi. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi, sekitar 80% kasus yang mereka tangani merupakan kasus dalam PB/JP. Salah satu upaya untuk mencegah korupsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dengan diterbitkannya Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam pasal 111 Perpres no 54 tahun 2010 mengatur pembentukan LPSE untuk memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam melaksanakan PB/JP.

Untuk tahun ini, sedikitnya 23.409 paket dengan total pagu lebih dari 50 Triliun berhasil dilelang menggunakan layanan E-Procurement. Dengan jumlah penyedia yang terdaftar hingga saat ini sebanyak 175.380 pelaku usaha di seluruh Indonesia. Efisiensi anggaran negara yang dihasilkan pada tahun ini sekitar 4 Triliiun atau sekitar 12%. Efisiensi ini mencerminkan tingkat perencanaan yang baik dan realistis.

 

Posted in LPSE | Comments Off

Pengadaan Barang/Jasa Butuh Justifikasi LKPP

JAKARTA-Pendapat dan rekomendasi  dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sangatlah dibutuhkan oleh Kementerian dalam proses tender.  Direktur Jenderal  Aplikasi Telematika Kementerian Informatika Ashwin Sasongko mengungkapkan, besarnya resiko sengketa antara kontraktor dan pejabat pembuat komitmen (PPK)  dalam tender menjadi alasan adanya kebutuhan rekomendasi dan justifikasi tersebut.

“Justifikasi  teknis dan legal sangat dibutuhkan”, tegas Ashwin saat  ditemui dalam wawancara evaluasi pelayanan Hukum LKPP di gedung Kominfo Medan Merdeka Barat, Rabu (28/9).

Ashwin menambahkan  tanpa justifikasi atau perlindungan dari LKPP, minat untuk menjadi PPK akan semakin menciut. Tidak sebandingnya besaran resiko dan penghargaan yang didapat menjadi momok utama. Misalnya dengan honor yang hanya beberapa ratus ribu perbulan namun ancaman tuntutan ganti rugi  dapat mencapai ratusan juta rupiah.

“Saya harus memastikan bahwa seluruh staf saya bekerja dengan nyaman agar hasil kerjanya dapat optimal”, kata Ashwin.

Menurut Ashwin,  pelayanan bantuan Hukum mempunyai dua karakteristik tersendiri . Pertama, karena tidak direncanakan terlebih dahulu, sengketa dalam tender dapat muncul secara tak terduga.  Akibatnya bantuan hukum sering dibutuhkan secara tak terduga .

Kedua,  bantuan hukum harus diberikan dalam waktu cepat.  Keputusan secara cepat diperlukan dalam proses tender pemerintah. Hal ini terkait terbatasnya waktu dan besarnya denda sekaligus kepastian hukum  dan status pekerjaan.

Tidak cukup itu, Ashwin menekankan pentingnya klarifikasi pascapemberian penjelasan secara tertulis oleh LKPP.  Pertemuan antara Kementerian/Lembaga/Daerah/institusi (K/L/D/I) bersama LKPP diperlukan guna mencari penjelasan lebih detil untuk penyelesaian setiap masalah.  “Seringkali penjelasan tertulis saja belum cukup”, ujar Ashwin.

Hingga kuartal ke empat tahun 2011, tercatat LKPP telah mengeluarkan 91 pendapat dan rekomendasi  kepada K/L/D/I terkait permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP). Melonjak dari  62 pendapat/rekomendasi pada 2010 dan 27 pendapat/rekomendasi di 2009 .

Permasalahan PB/JP seringkali terkait dengan permasalahan kontrak, sengketa kontrak, sengketa audit dan persaingan usaha. Pemberian Pendapat/Rekomendasi sejalan dengan  Peraturan Presiden No 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.  Pada  pasal 22 ayat c disebutkan, LKPP dapat memberikan bantuan, nasihat dan pendapat hukum kepada pengelola pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dari proses pengadaan. (Ggh)

Posted in LPSE | Comments Off

LKPP Sosialisasikan Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

JAKARTA, 10 Agustus 2011- Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukkan Langsung Kendaraan Pemerintah antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan perwakilan penyedia kendaraan bermotor/Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) pada tanggal 27 Mei 2011, hari ini Rabu 10/8 LKPP menyelenggarakan sosialisasi penunjukkan langsung kendaraan pemerintah kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/instansi.

Penunjukan langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 38 huruf e dan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 tentang pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus pemerintah.

Pengadaan Kendaraan untuk Pemerintah telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui Portal Pengadaan Nasional (INAPROC) yang dapat diakses melalui website LKPP www.lkpp.go.id dan atau melalui http://inaproc.lkpp.go.id/inaproc atau website masing-masing penyedia barang/jasa.

Sedangkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah itu sendiri merupakan kontrak payung antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah (ATPM). Surat ini bertujuan sebagai pedoman dan aturan bagi K/L/D/I dalam melakukan penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah. Dalam SPK juga memuat spesifikasi dan acuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) agar pengadaan kendaraan pemerintah sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan.

Perjanjian kerjasama penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah berlaku 1 tahun, yaitu sampai 31 Desember 2011. Sedangkan kesepakatan harga antara LKPP dengan penyedia (ATPM/Dealer dan Subdealer) berlaku selama satu bulan dan menjadi harga acuan di INAPROC.

Harga perkiraan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan acuan HPS dengan memperhatikan Peraturan Daerah mengenai tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di daerah masing-masing serta ongkos kirim. Selanjutnya Unit Layanan pengadaan (ULP) melakukan survey untuk negosiasi harga.

Penunjukan langsung kendaraan pemerintah dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan fitur Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terbaru versi 3.2.4.

Saat ini ada 9 merk dengan berbagai tipe kendaraan yang telah bekerja sama dengan LKPP, antara lain Suzuki, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Ford, Mazda, KIA, Nissan, dan Isuzu. [Ayi]

 

Posted in LPSE | Comments Off