LPSE Akhiri Saling Curiga Antarvendor

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dapat mengakhiri saling curiga di antara para penyedia pengadaan barang/ jasa (vendor). Saling curiga antarvendor kerap terjadi karena lelang pengadaan barang/ jasa dilakukan secara manual. Lelang secara manual dan penunjukan langsung diyakini kerapkali jauh dari transparansi. Dengan LPSE, pengadaan barang/ jasa pemerintah akan terhindar dari saling curiga antarpenyedia pengadaan barang/ jasa.
Hal tersebut dinyatakan oleh Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), Prof. Himawan Adinegoro, dalam sambutannya pada peresmian LPSE Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di Kota Tobelo, Senin (30/5).
Di hadapan sekira 300-an undangan dari unsur DPRD, Muspida, asosiasi penguasaha dan penyedia layanan pengadaan di lingkungan Kabupaten Halmahera Utara, Himawan yang mewakili Kepala LKPP, dalam sambutannya kembali menegaskan pentingnya layanan pengadaan secara elektronik (e-procurement) bagi upaya terwujudnya transparansi pengelolaan keuangan negara.

Menurut Himawan, meski e-procurement masih dirasakan sebagai hal baru di Indonesia, namun sesungguhnya ia bukan hal baru lagi dan telah menjadi kebutuhan penting di negara-negara maju. Sebab e-procurement telah menjadi salah satu barometer pelayanan publik menuju terwujudnya good governance. “Dengan diterapkannya e-procurement, seluruh stakeholder pengadaan bukan hanya nyaman di depan, tapi juga nyaman di belakang dan nyenyak tidurnya setelah bapak-ibu sekalian pensiun nanti,” tuturnya, disambut antusias para hadirin.
Dalam kesempatan tersebut Himawan menyajikan sejumlah data ihwal pengadaan manual yang telah terbukti membuat setiap stakeholder pengadaan menjadi saling curiga karena minimnya transparansi. Selain itu, ia juga membeberkan catatan berupa data dan fakta tentang begitu banyaknya mantan kepala daerah hingga mantan menteri yang terjerat kasus korupsi bidang pengadaan. “Sejauh ini ada sekira 55 ribu kasus korupsi yang masuk ke KPK, dan 70 persen darinya adalah kasus pengadaan barang/ jasa pemerintah.”
Selain mengakhiri saling curiga antarvendor, menurut Himawan, e-procurement terbukti telah majadi salah satu upaya mengurangi inefisiensi pengelolaan keuangan negara. “E-procurement tidak merugikan vendor, karena vendor tetap untung. Sekali lagi saya tegaskan, lelang manual lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.”
Peresmian LPSE di salah satu wilayah timur Indonesia kali ini tergolong istimewa. LPSE Kabupaten Halmahera merupakan yang pertama di Provinsi Maluku Utara dan dihadiri dua orang Deputi LKPP. Selain Himawan, Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Dr. Agus Prabowo tampil memberikan paparan Sosialisasi Perpres 54 dan Strategi Pengembangan E-procurement.
Di akhir sambutannya, Himawan menyambut baik dan mengapresiasi LPSE Kabupaten Halmahera Utara yang menurutnya bukan hanya fantastis dan aktif, tapi juga terbaik sarana dan prasarananya. “Hanya Provinsi Jawa Barat yang bisa menyamai. Di sini kesiapannya 100 persen, mudah-mudahan pelaksanaannya 200 persen,” kata Himawan.
Ia berharap pembanguan di Kabupaten Halmahera Utara dapat dilakukan secara bijak, amanah dan tidak saling curiga. Di tahun ini ia berharap LPSE Halmahera Utara sudah mulai membuka lelang secara elektronik di setiap SKPD-nya. “Karena mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, lelang secara elektronik menjadi wajib hukumnya. Saya harap tak ada keraguan lagi, dan jika masih ada keraguan, bisa belajar dari LPSE Provinsi Jawa Barat. Di LPSE Provinsi Jawa Barat, lebih dari 95 persen lelang pengadaan barang/ jasa sudah dilakukan secara elektronik. Dari situ sudah ada efisiensi yang mengagumkan.

About these ads